Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewajiban dan
kewenangan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan meliputi ketiga instansi perpustakaan yaitu,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Tangerang, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini meliputi bagaimana penyelenggaraan
perpustakaan, bagaimana bentuk pembinaan dan pengembangan yang dilakukan
perpustakaaan, seperti apa rencana strategis perpustakaan, dan anggaran
perpustakaan. Penelitian ini mengkombinasikan model teori top-down dan
bottom-up dengan 4 pendekatan yaitu, structural approaches, procedural and
managerial approaches, behavioural approaches, dan political approaches. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik
analisa data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini disebut narasumber yang
terdiri dari lima orang yaitu, dewan perwakilan rakyat daerah bidang
kesejahteraan rakyat, humas badan perencanaan pembangunan daerah, kepala sub
bagian program evaluasi pelaporan dan keuangan dari ketiga instansi
perpustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah sudah
menjalankan kewajiban dan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 43
tahun 2007 tentang perpustakaan. Setiap perpustakaan memiliki kendala yang
serupa, yaitu kebijakan yang memenuhi seluruh tugas dan fungsi perpustakaan,
anggaran yang berkelanjutan tetapi belum berkecukupan, beberapa sarana
prasarana yang tidak memenuhi standar perpustakaan, serta jumlah sumber daya
manusia yang belum memadai

IPI19001

SKR IPI

Tersedia

Share :