Dalam catatan sejarah, Indonesia sebagai sebuah negara memiliki
masa lalu kelam mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada dua
belas pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia.
Pasang surut kebijakan Presiden Indonesia untuk menangani
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu telah menjadi
bukti, pemerintah belum mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM
berat yang sudah puluhan tahun ini.
Penelitian ini menggunakan metodologi penulisan sejarah dengan
pendekatan hukum dan politik. Teori kebijakan publik dengan merujuk
pada model sistem menjadi pisau analisis yang dapat membantu untuk
mengurai kebijakan dan keputusan yang dihasilkan pada masa rezim
transisi
Pada prinsipnya, masalah penanganan pelanggaran HAM berat
masa lalu harus ada kemauan politik yang kuat segenap elemen, terutama
kalangan pemerintah, parlemen, partai politik, dan kekuatan masyarakat
sipil. Tulisan ini menunjukkan bahwa hanya elemen masyarakat sipil
yang memiliki kemauan politik kuat agar kasus pelanggaran HAM berat
bisa teratasi. Sementara tiga elemen lainnya justru masih ragu-ragu untuk
memutuskan, karena selalu ada negosiasi dengan
kepentingan-kepentingan politik lainnya.

SS24016

SKR SPI 24016

Perpustakaan FAH

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Share :