AbstrakFatwa Majelis Ulama Kabupaten Tingkat II 1983 tentang bolehnya menggunakan speaker untuk kegiatan keagamaan merupakan awal mula pertentangan jangka panjang antara Golongan Anti Speaker dengan Golongan Doyan Speaker di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Namun, setelah dua dekade berlalu Golongan Anti-Speaker seperti menunjukkan gejala mengalah, menerima perbedaan pendapat dan lebih mementingkan hubungan yang harmonis. Surutnya pertentangan itu, kemudian mengantarkan pada pertanyaan tentang bagaimana proses penerimaan speaker dan fatwa Majelis Ulama Kabupaten Tingkat II tahun 1983 antara Golongan Anti Speaker dan Golongan Doyan Speaker di Kecamatan Cigudeg dari tahun 1975-2005. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian sejarah, pendekatan sosiologi dan teori konflik serta dengan dukungan sumber-sumber wawancara dan rekam jejak kejadian dalam bentuk foto-foto ditemukan bahwa proses penerimaan speaker dan fatwa Majelis Ulama Kabupaten Tingkat II tahun 1983 di Cigudeg ialah pertama, ketidakhadiran ulama-ulama Golongan Anti Speaker dalam proses penetapan hukum menggunakan Speaker di Cibinong, Kabupaten Bogor pada 1983. Kedua, upaya kedua golongan untuk menghindari debat kusir dan konflik fisik. 3. Menerima pernyataan KH. Uyid Abdul Murid untuk menerapkan ajaran-ajaran yang mereka anggap benar4. Penolakan mayoritas anggota Golongan Anti Speaker untuk memperkeruh suasana kericuhan antara kedua golongan pada 2005.

SS22033

SKR SPI 22033

Perpustakaan FAH (Skripsi SPI)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Fulltext

Share :