Penelitian ini memuat untuk penjelasan dan analisa tentang peranan Presiden Abdurrahman Wahid ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 (1999-2001) dalam perdamaian konflik Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang konflik Aceh hingga pada periode Presiden Abdurrahman Wahid, Bagaimana pendekatan dan kebijakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dalam menyelesaikan konflik Aceh dan Bagaimana dampak dari kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap konflik Aceh. Penulis menggunakan metode sejarah (Historical research) dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi ulang kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif dengan empat langkah penelitian yaitu heuristic (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan historiografi. Penulis menggunakan Sumber primer berupa laporan-laporan dari organisasi kemanusiaan seperti The International Crisis Group, Human Right Watch Asia Divison. Sumber Sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian serta sumber sezaman berupa media cetak yang mengikuti perkembangan permasalahan dalam penelitian.
Hasil Analisis yang didapatkan dari penelitian ini bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk terlebih dahulu mengeliminasi campur tangan negara lain dan menekankan bahwa konflik Aceh merupakan konflik internal Indonesia. Pendekatan soft power Abdurrahman Wahid memberikan sisi positif dan negatif, gaya kepemimpinan kebijakan luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung independen dan pengambilan keputusan tanpa konsultasi yang mendalam dengan lembaga legislatif menjadi salah satu faktor kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid tidak mendapat dukungan dari DPR dan Militer Agenda-agenda Internasional seperti ASEAN+3 memuat konflik Aceh menjadi salah satu bahasan dalam pertemuannya dan menyetujui bahwa konflik Aceh merupakan masalah internal Pemerintah Indonesia. Pendekatan penyelesaian konflik Aceh yang menggunakan pendekatan soft power dengan menggandeng mediator berupa organisasi non-profit seperti Henry Dunant Center (HDC) dalam proses perdamaian dan berbagai perjanjian seperti Jeda Kemanusiaan 1 dan 2 menjadi penanda bahwa Presiden Abdurrahman Wahid ingin menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai tanpa menggunakan kekerasan militer.

SS24080

SKR SPI 24080

Perpustakaan FAH (Skripsi SPI)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• SS24080

Share :