Buku ini perdebatan panjang seputar pemadanan dan pembakuan istilah liturgis islam dalam bahasa indonesia, yang telah berlangsung sejak masa awal perumusan kebijakan kebahasaan di indonesia. Tokoh seperti Hamka sejak 1945 telah menyuarakan kritik terhadap kebijakan penghilangan apostrof dalam ejaan dan penggunaan istilah serapan Belanda, yang dianggap menggeser kosakata Melayu yang berakar dari bahasa Arab. Penolakan dan protes juga datang dari organisasi seperti IPNU, yang menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk kristenisasi dalam bidang bahasa. Konflik ini kembali mencuat dengan adanya permintaan dari Lanjah Pentashih Al-qur'an kepada Badan Bahasa untuk melegalkan istilah seperti "shalat" dalam KBBI. Namun tidak semua usulan diterima karena pertimbangan linguistik-teoretis yang mengesampingkan alasan ideologi.
Dengan pendekatan yang menyeluruh, buku ini mengurai akar masalah dari sisi etimologi, konteks sosial, serta peran para perencana bahasa (language planner), disertai pembandingan dengan konteks negara-negara muslim pascakolonial. Buku ini menggabungkan analisis linguistik dan ideologis secara proporsional, serta memperkaya pembahasan dengan kajian sejarah dan telaah korpus bahasa dari Melayu Kuno abad ke-14 hingga bahasa Indonesia modern. Dengan bahasa yang mengalir, buku ini memotret bagaimana kebijakan bahasa dalam ranah liturgis mencerminkan wajah asli perencanaan bahasa, sembari menekankan pentingnya melibatkan pengguna bahasa agar kebijakan memiliki daya terima yang luas dan tidak bersifat top-down semata.

B25577

306.44 UMI p c.1

Perpustakaan FAH (300)

Tersedia

Share :