Kebijakan pemerintah hindia belanda terhadap krisis beras di Pulau jawa tahun 1918-1921
Ahmad Ibrahim Zuhad - Personal Name
Faizal Arifin - Personal Name
		 
		
	Penelitian ini membahas krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian 
ini bertujuan menjelaskan bagaimana distribusi beras di masyarakat, dampak yang
dirasakan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat
krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian sejarah, pendekatan ekonomi dan teori ekonomi kerakyatan oleh Hatta. Krisis
beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921 terjadi karena beberapa faktor diantaranya
akibat Perang Dunia ke-1, hambatan dalam jalur Ekspor-Impor, serta kondisi alam yang
membuat pengelolaan beras terganggu. Hal ini menyebabkan kenaikan harga beras dan
ketidakseimbangan distribusi yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat Jawa diantaranya kriminalitas seperti pencurian dan praktek penyelundupan
serta kemiskinan yang merambah di masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengambil
langkah-langkah kebijakan unruk menangani krisis beras, diantaranya adalah pembatasan
stok beras, larangan ekspor beras, impor beras, pangan alternatif untuk masyarakat, dan
penetapan harga beras. Kebijakan-kebijakan ini nyatanya merugikan masyarakat karena
kebijakan yang dibuat hanya untuk kesejahteraan pemerintah saja.
ini bertujuan menjelaskan bagaimana distribusi beras di masyarakat, dampak yang
dirasakan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat
krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian sejarah, pendekatan ekonomi dan teori ekonomi kerakyatan oleh Hatta. Krisis
beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921 terjadi karena beberapa faktor diantaranya
akibat Perang Dunia ke-1, hambatan dalam jalur Ekspor-Impor, serta kondisi alam yang
membuat pengelolaan beras terganggu. Hal ini menyebabkan kenaikan harga beras dan
ketidakseimbangan distribusi yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat Jawa diantaranya kriminalitas seperti pencurian dan praktek penyelundupan
serta kemiskinan yang merambah di masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengambil
langkah-langkah kebijakan unruk menangani krisis beras, diantaranya adalah pembatasan
stok beras, larangan ekspor beras, impor beras, pangan alternatif untuk masyarakat, dan
penetapan harga beras. Kebijakan-kebijakan ini nyatanya merugikan masyarakat karena
kebijakan yang dibuat hanya untuk kesejahteraan pemerintah saja.
		Ketersediaan	
	| SS24038 | SKR SPI 24038 | Perpustakaan FAH (Skripsi SPI) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan | 
				Informasi Detil			
			Judul Seri
-
No. Panggil
SKR SPI 24038
Penerbit
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta., 2024
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR SPI
				Informasi Detil			
			Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Ahmad Ibrahim Zuhad
	Tidak tersedia versi lain
	
		Lampiran Berkas	
	






 
         
         
         
         
         
        

 
         
         
         
         
         
        

 
         
         
        