Awal Maret pada tahun 1942, Jepang berhasil memasuki wilayah Pulau Jawa. Jepang menyadari bahwa untuk memenangkan perang Asia Raya, mereka tak akan mampu bergerak sendirian. Jepang menarik simpati warga masyarakat Indonesia ini dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan pihak Indonesia walaupun sebenarnya itu hanya sementara. Namun yang menjadi menarik adalah beberapa literature menyebutkan bahwa kebijakan Jepang terhadap umat beragama memberikan dampak positif yang masih bisa dinikmati hingga saat ini seperti keberadaan Kementerian Agama.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian historis dengan pendekatan sosiologis. Metode ini kemudian diperkuat dengan teori Giddens yang mengatakan bahwa struktur tidak selalu disamakan dengan kekangan (constrain), namun ada kalanya mengekang (constraining) dan terkadang membebaskan (enabling). Teori tersebut ternyata berlaku dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang bagi bangsa Indonesia. Dengan mengacu pada metode dan teori tersebut, penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pemerintahan Jepang dalam Kehidupan Keberagamaan di Jakarta, berisi mengenai kondisi keagamaan masyarakat di Jakarta, kebijakan pemerintah Jepang terhadap kehidupan beragama umat Islam di Jakarta dan dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Sumber penelitian menggunakan literature yang berupa berbagai macam surat kabar pada masa tersebut dan juga buku-buku yang memuat cerita sejarah pada masa pemerintahan Jepang.
Hasil dari penelitian menemukan bahwa terdapat berbagai macam kebijakan pemerintah Jepang terkait kehidupan keagamaan masyarakat di Jakarta. Kebijakan tersebut akhirnya melahirkan
vii
dampak positif dan dampak negatif bagi bagi keberagamaan masyarakat. Adapun dampak positifnya antara lain: pertama, kebebasan memeluk agama bagi penduduk Jakarta. Kedua, kebebasan menjalankan kegiatan keagamaan yaitu meliputi; penggunaan masjid sebagai pusat keagamaan, pelaksanaan pernikahan umat Islam, serta penyelenggaraan peringatan hari besar Islam. Ketiga, kebebasan berdakwah atau penyelenggaraan tabligh untuk masyarakat umum. Keempat, kebebasan berkumpul bagi pemuka agama yang berupa pencabutan Undang-undang larangan berkumpul, pengadaan pelatihan bagi para Kyai dan Ulama, serta kebebasan berorganisasi. Sedangkan dampak negatifnya berupa berupa kontrol terhadap organisasi pergerakan Islam di Jakarta, penolakan kaum muslim terhadap kebijakan seikerei, serta pembatasan terhadap media atau pers yang diwajibkan untuk mengikuti peraturan dan seleksi naskah oleh Jepang pada setiap informasi yang diterbitkan.

SS220998

SKR SPI 220998

Perpustakaan FAH (SKRIPSI SPI)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Fulltext

Share :