Penelitian ini membahas Pelabuhan Karangantu pada akhir abad
XVII yang terjadi pada masa Sultan Haji sampai pada masa
Sultan Abul Mahasin Zainul „Abidin. Pelabuhan Karangantu pada
abad XVII adalah sebuah Pelabuhan Internasional, bahkan
sebelum Islam masuk ke Banten aktivitas perdagangan di
Pelabuhan Karangantu sudah ramai, tetapi ketika terjadi
perjanjian antara Sultan Haji dengan Belanda kondisi Pelabuhan
Karangantu semakin tidak stabil bahkan mulai menurun.
Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah
bagaimana campur tangan Belanda terhadap kebijakan
perdagangan di Pelabuhan Karangantu. Untuk menjawab
permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan political
Economy serta memanfaatkan teori “Sea and Ocean Basins”
(Bentley, 1999), dan teori “Public Choice” (Buchanan, 1989).
Temuan dalam penelitian ini ialah pertama, Belanda
meminta diberikan pemukiman secara terpisah dari pedagang
lainnya yaitu terletak di daerah Pabean atau yang sekarang
dikenal sebagai Benteng Speelwijk. Kedua, memonopoli
perdagangan terutama lada, dan rakyat dipaksa menjual hasil
pertaniannya kepada Belanda dengan harga yang sangat rendah.
Ketiga, Belanda mengusir pedagang Inggris pada tahun 1693
yang kemudian disusul oleh negara lainnya seperti Denmark,
Prancis dan lain-lain. Kemudian dampak yang terjadi akibat
perjanjian ini adalah pertama, pada tahun 1753 Sultan Banten
harus mengakui bahwa tanah di daerah Karangantu adalah milik
VOC, dalam hal ini otoritas penuh dalam setiap kegiatan yang
berada di Karangantu termasuk terhadap perdagangan di
Pelabuhan Karangantu sudah jadi milik VOC. Kedua, pada awal
Abad XIX Pelabuhan Karangantu tidak memiliki daya tarik
sebagaimana mestinya. Fungsi Pelabuhan Karangantu hanya
sebagai pasar lokal dan hanya masyarakat sekitar yang
menggunakannya.

SS180111

SKR SPI 2018 0111

Perpustakaan FAH (Skripsi SPI)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Share :