Skripsi ini berusaha untuk mengkaji sikap NU dan tokoh-tokohnya
menghadapi Demokrasi Terpimpin dan konsep Nasakom Presiden Sukarno di
tahun 1959 sampai 1965. Di masa itu kekuasaan Presiden Sukarno bersifat
mutlak. Konsep Presiden tentang persatuan antara golongan Nasionalis, Agama
dan Komunis atau Nasakom dicanangkan. NU sebagai partai Islam saat itu
bersama kekuatan Nasionalis terbesar, PNI dan kekuatan Komunis terbesar, PKI
menjadi bagian dari konsep Nasakom tersebut, beserta tujuh partai politik lainnya.
Masuknya NU ke dalam koalisi besar yang digagas Presiden Sukarno
tersebut, bukan berarti NU ikut serta begitu saja dalam proses Nasakomisasi.
Perbedaan ideologis dengan PKI menjadikan NU bersikap anti terhadap manuvermanuver
politik PKI yang mejadi bagian dari Nasakom. Perjuangan umat tetap
dipertahankan. Benturan-benturan politik dan fisik antara NU dan badan
otonomnya menghadapi ancaman komunis menjadi bagian dari sejarah NU.
Skripsi ini ingin menjelaskan kenapa NU mau menjadi bagian dari konsep
Nasakom Presiden Sukarno.
Menurut kesimpulan penulis, respon NU yang menerima konsep
Nasakom, merupakan suatu perjuangan politik dari dalam pemerintahan untuk
melawan pengaruh komunis. Jika NU, yang merupakan partai Islam terbesar
setelah pembubaran Masyumi tahun 1960, tidak ikut ke dalam pemerintahan,
maka golongan komunis yang kuat saat itu akan mendominasi perpolitikan
nasional. Respon NU yang menerima konsep Nasakom merupakan strategi politik
membendung pengaruh komunis dan menjalankan politik amar ma’ruf nahi
munkar. Hal itu terbukti ketika terjadi peristiwa G30S/PKI, NU menjadi salah
satu partai yang paling awal untuk menuntut pembubarannya.

SS1606

SKR SPI 1606

Perpustakaan FAH (Skripsi SPI)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Share :