Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta Perluas Kajian Budaya sebagai Bagian dari Diplomasi Indonesia

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta Perluas Kajian Budaya sebagai Bagian dari Diplomasi Indonesia

Di ruang seminar lantai tiga Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Jakarta, layar menampilkan peta jalur rempah yang menghubungkan Maluku hingga Gujarat. Ruangan itu bukan sekadar kelas sejarah. Ia menjadi laboratorium pemikiran tentang bagaimana kebudayaan bisa bergerak melintasi batas negara, jauh sebelum konsep diplomasi publik dikenal. Diskusi tentang naskah kuno dan arsip kolonial berlangsung sengit, tetapi yang menarik adalah arah pembicaraan yang tak lagi sekadar masa lalu, melainkan bagaimana pengetahuan itu dikemas untuk kepentingan Indonesia di kancah internasional.

FAH UIN Jakarta tengah menggeser poros utamanya. Jika dulu kajian filologi dan sejarah lebih bersifat akademis normatif, kini ia merangsek ke ranah terapan yang beririsan dengan politik luar negeri. Dekan FAH, Prof. Dr. Ade Rina Farida, M.Hum., menyebutkan bahwa dari total 1.200 mahasiswa aktif, hampir 40 persen mengambil konsentrasi kajian budaya Nusantara yang dikaitkan dengan isu-isu kontemporer seperti diplomasi maritim dan ekonomi kreatif. Ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahwa minat terhadap budaya sebagai kekuatan lunak (soft power) sedang melonjak.

Membaca Ulang Naskah Kuno untuk Negosiasi Modern

Tim peneliti FAH baru saja menyelesaikan digitalisasi 200 naskah lontar dan manuskrip Melayu-Jawi yang tersebar di tiga museum Eropa. Proyek yang didanai hibah riset Kementerian Agama itu mengungkap banyak catatan perjanjian dagang antara kerajaan Nusantara dengan Belanda dan Inggris pada abad ke-17. Menurut Dr. Aditya Rahman, ketua tim, data tersebut kini dijadikan bahan rujukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat argumen Indonesia dalam sengketa maritim di perairan Natuna. “Kami membuktikan bahwa aktivitas pelayaran dan kesepakatan budaya sudah terjadi jauh sebelum penetapan batas wilayah modern,” ujarnya.

Pendekatan ini mengubah cara pandang. Naskah kuno tidak lagi dianggap sebagai benda mati yang berdebu. Ia menjelma sebagai arsip hidup yang memiliki nilai tawar dalam meja perundingan. FAH mencatat ada peningkatan permintaan riset dari lembaga negara sebesar 65 persen sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Permintaan itu beragam, mulai dari pelacakan jejak budaya di kawasan Pasifik hingga pemetaan kesenian tradisional yang bisa dipromosikan sebagai identitas nasional di forum ASEAN. Ini adalah pergeseran paradigma yang cukup radikal untuk ukuran fakultas ilmu humaniora di Indonesia.

Program Studi Baru: Diplomasi Budaya dan Ekonomi Kreatif

Untuk merespons kebutuhan itu, FAH meluncurkan Program Studi (Prodi) Diplomasi Budaya dan Ekonomi Kreatif pada awal tahun ajaran 2026/2027. Prodi ini bukan sekadar penggabungan kata-kata keren. Kurikulumnya disusun bersama praktisi dari Bekraf dan diplomat senior yang pernah bertugas di UNESCO. Mahasiswa akan belajar bagaimana mengemas tarian, kuliner, hingga batik menjadi konten yang tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan daya tawar politik. Dalam dua bulan pertama pendaftaran, prodi ini sudah kebanjiran 500 calon pendaftar, melebihi kuota 75 kursi yang disediakan.

Dosen pengajar, seperti Dr. Sita Dewi, menekankan bahwa lulusan prodi ini harus mampu menjadi “jembatan kebudayaan”. Mereka dituntut tidak hanya fasih berbahasa asing, tetapi juga menguasai analisis kebijakan publik dan tren media sosial global. Salah satu mata kuliah unggulan adalah “Strategi Komunikasi Lintas Budaya untuk Diplomasi”, yang menggunakan studi kasus dari kampanye Wonderful Indonesia hingga strategi promosi budaya Korea Selatan. Menurut Dr. Sita, pendekatan ini penting karena diplomasi budaya Indonesia sering kali gagal karena kurangnya riset audiens. “Kita terlalu sering berkutat pada produk, bukan pada cara menyampaikannya,” katanya.

Kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Diaspora

FAH tak bergerak sendiri. Sejak Januari 2026, mereka menjalin nota kesepahaman dengan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Kerja sama ini mencakup magang terstruktur bagi mahasiswa dan penyusunan database kebudayaan Indonesia yang tersebar di 20 negara. Data itu akan menjadi pegangan bagi perwakilan RI di luar negeri untuk menentukan agenda budaya apa yang paling tepat di setiap kawasan. Misalnya, di Timur Tengah, fokus pada manuskrip Islam Nusantara, sementara di Eropa, lebih ke narasi keberagaman dan toleransi yang tercermin dalam arsitektur dan sastra lama.

Selain itu, FAH juga mengaktifkan peran alumni yang kini menjadi diaspora akademisi di Belanda, Inggris, dan Australia. Mereka diajak menjadi kurator lepas untuk program residensi seniman dan budayawan Indonesia di luar negeri. Dalam enam bulan terakhir, sudah ada 15 program pertukaran riset yang difasilitasi, melibatkan lebih dari 70 peneliti asing yang datang ke kampus untuk mengakses arsip dan belajar gamelan serta wayang. Ini bukan sekadar pertukaran akademik, tetapi juga upaya membangun jaringan panjang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diplomasi jangka panjang.

Riset Terapan tentang Kuliner dan Fesyen Nusantara

Salah satu proyek paling konkret adalah riset tentang jejak kuliner Nusantara dalam dokumen pelayaran abad ke-19. Hasilnya, tim FAH menemukan 40 resep kuno yang sudah dimodifikasi oleh komunitas imigran di Suriname dan Afrika Selatan. Dari temuan itu, mereka menyusun buku saku dan konten digital yang kini digunakan oleh atase perdagangan di tiga negara untuk mendukung promosi produk makanan Indonesia. Dalam acara resepsi diplomatik di Den Haag bulan lalu, menu yang diangkat dari riset tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan diplomat Eropa.

Di sisi lain, kajian fesyen tradisional juga digarap serius. FAH bekerja sama dengan perancang muda untuk menginterpretasi ulang motif tenun dan batik berbasis data antropologi visual. Mereka mencatat bahwa 75 persen peserta workshop fesyen yang diadakan di kampus berasal dari generasi Z yang tertarik pada bisnis fesyen berkelanjutan. Mereka diajarkan bukan hanya teknik, tetapi juga narasi filosofis di balik setiap motif. Narasi itulah yang kemudian menjadi “cerita” yang dijual ketika produk fesyen itu dipamerkan di pekan mode internasional di Paris dan Tokyo.

Tantangan Metodologi dan Pendanaan

Meski ambisius, FAH tidak menutup mata pada tantangan. Masalah paling mendasar adalah metodologi kajian budaya yang sering kali dianggap kurang ilmiah di mata ilmuwan eksakta. Untuk menjawabnya, FAH memperkenalkan pendekatan etnografi digital dan big data analisis untuk melacak sebaran konten budaya di media sosial. Mereka mengklaim tingkat akurasi pelacakan tren budaya mencapai 85 persen dengan menggunakan kombinasi teknik tersebut. Namun, untuk mengoptimalkan alat ini, mereka masih membutuhkan investasi infrastruktur IT yang tidak murah. Hanya 30 persen dari total dana riset yang dialokasikan untuk pengadaan perangkat lunak analisis data.

Pendanaan menjadi isu klasik. Rata-rata biaya satu riset lapangan lintas provinsi mencapai Rp 350 juta, sementara dana DIPA fakultas hanya mampu menutupi 60 persennya. Sisanya harus dicari dari kerja sama dengan industri kreatif dan donasi alumni. Meski begitu, semangat kolaborasi justru tumbuh. Tercatat ada 12 perusahaan rintisan (startup) bidang konten budaya yang bersedia menjadi mitra riset dengan skema bagi hasil pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan riset budaya yang aplikatif tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta yang sadar akan nilai ekonomi dan sosial dari kebudayaan.

Masa Depan Diplomasi Indonesia di Tangan Kajian Budaya

Ke depan, FAH merencanakan pembukaan pusat studi kebudayaan maritim di kawasan pesisir Jakarta Utara. Pusat ini akan menjadi basis bagi peneliti dan mahasiswa untuk mengkaji interaksi budaya antara pelaut Nusantara dengan pelaut Cina, Arab, dan Eropa. Mereka percaya, narasi tentang laut sebagai pemersatu, bukan pemisah, bisa menjadi kontranarasi yang kuat terhadap geopolitik yang sering memanas di kawasan. Jika berjalan mulus, pusat studi ini akan menjadi satu-satunya di Asia Tenggara yang fokus pada diplomasi berbasis budaya maritim.

Langkah FAH UIN Jakarta ini adalah pengingat bahwa diplomasi tidak selalu tentang perjanjian dan konferensi meja bundar. Ia juga tentang cerita, rasa, dan warna yang kita tawarkan kepada dunia. Dengan menjadikan kajian budaya sebagai instrumen, Indonesia tidak hanya berbicara tentang kekayaan masa lalu, tetapi juga tentang visi masa depan yang inklusif. Jika riset dan kolaborasi ini terus diperkuat, bukan tidak mungkin kultur Indonesia akan menjadi rujukan utama dalam percaturan budaya global, setara dengan pengaruh K-pop atau sinema Bollywood, namun dengan akar yang lebih otentik.